Geng Solo dan Riza Chalid Berperan Penting Dalam Kejadian Demo di Indonesia Ungkap Mantan BIN

Mantan Agen Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Candra menyebut ada sosok penting dibalik aksi demontrasi yang berlangsung di Indonesia belakangan ini.

Sri Radjasa menyebut sosok-sosok inilah yang memegang kendali dan membuat situasi tidak kondusif ini terjadi.

Ia menyebut ada penyakit hati yang menjadi dalang khususnya terkait para koruptor Pertamina yang sampai hari ini masih berstatus DPO.

Orang-orang inilah yang disebutnya yang menginginkan situasi chaos terjadi di negara ini.

“Saya mendapat informasi yang sangat dipercaya, ini tidak lepas dari sakit hatinya para koruptor khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO. Ini menginginkan situasi di negeri ini chaos,” katanya.

Lebih spesifik lagi, Sri Radjasa mengungkap Riza Chalid yang punya dendam ke Presiden Prabowo Subianto.

Dan momentum inilah yang disebut jadi kesempatan untuk membalaskan sakit hatinya itu.

Namun, ada catatan penting menurutnya meski Riza Chalid sebagai salah satu dalang hanya saja peran dari Geng Solo sangat besar dalam hal ini.

“Riza Chalid punya dendam politik terhadap Prabowo. Sekarang ini peluang Riza Chalid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka (korupsi minyak Pertamina),” sebutnya.

“Riza Chalid boleh dikatakan sebagai penyandang dana. Tapi pengendali di sini saya bisa meyakinkan anda adalah Geng Solo. Karena ini terjadi begal demo,” lanjutnya.

Sri Radjasa menjelaskan bahwa narasi awal demo yang menyerukan penangkapan Jokowi dan pemakzulan Gibran, belakangan bergeser menjadi tuntutan pembubaran DPR.

Untuk tuntutan ini telah dibegal dan melalui pabrikasi untuk menghindari tuntutan massa yang meminta adili Jokowi dan lengserkan Gibran.

“Awalnya ajakan untuk demo cukup viral dengan waktu yang sama 25 Agustus. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR,” sebutnya.

“Tapi dalam perjalanan ini bergeser, isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, menerima tunjangan berlebihan. Sehingga terjadi amarah rakyat bahwa DPR harus dibubarkan,” jelasnya.